Yudi Avalon, Noer Azam Achsani, Arief Tri Hardiyanto

Judul	:	KETERKAITAN ANTARA OPINI BPK DENGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Abstrak	:	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan suatu entitas pemerintah memuat opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keua- ngan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksa BPK menggunakan empat kriteria dalam mengevaluasi laporan keuangan untuk membentuk opini pemeriksaan, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosu- res), kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini wajar tanpa pengecualian diberikan untuk laporan keuangan yang bebas dari salah saji material dan/atau penyimpangan (fraud). Namun demikian, masih banyak ketidakpatuhan yang terjadi di berbagai entitas pemerintah dan merugikan sumber daya negara (keuangan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah dan pengaruhnya terhadap opini BPK serta memba- ngun model yang menunjukkan hubungan antara opini BPK dengan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan regresi logistik ordinal dan ditemukan bahwa ada korelasi antara opini BPK dengan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Model terbaik dari regresi logistic ordinal menunjukkan bahwa opini BPK secara dominan dipengaruhi oleh kepatuhan keuangan terhadap SAP, peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pegendalian intern. KATA KUNCI: korupsi kepala daerah; regresi logistik ordinal; laporan audit
Tahun	:	2018	Media Publikasi	:	Jurnal Nasional Blm Akreditasi
Kategori	:	Jurnal	No/Vol/Tahun	:	- / - / 2018
ISSN/ISBN	:	-
PTN/S	:	IPB	Program Studi	:	AKUNTANSI
Bibliography	:	Akbar, B., & Djazuli, A. (2015). Audit keuangan dan kesejahteraan rakyat, studi pada Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar tahun 2013. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, 1(1), 1-19. Ardisasmita, M. S. (2006). Definisi korupsi menurut perspektif hukum dan e- announcement untuk tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, transparan dan akuntabel. Seminar nasional upaya perbaikan sistem penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah. Jakarta. Retrieved from: www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar %20PBJ.pdf. Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.   Azis, H. A. (2014). Opini WTP bukan berarti bebas masalah. Jurnal Asia. Retrieved from: http://www.jurnalasia.com/2014/12/12 /opini-wtp-bukan-berarti-bebas- masalah/ Azwar., & Subekan, A. (2016). Analisis determinan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, 2(1), 1- 25.   BPK RI. (2011). Opini WTP tidak menjamin tidak ada korupsi. Biro Humas dan Luar Negeri BPK. Retrieved from: http://www.bpk.go.id/. Dewi, H. S. (2015). Kinerja pembangunan daerah: Suatu evaluasi terhadap kursus keuangan daerah. (Tesis). Institut Pertanian Bogor, Bogor. Effendy, Y. (2013). Tinjauan hubungan opini WTP BPK dengan kasus korupsi pada pemda di Indonesia kajian manajemen keuangan pemerintah, hubungan antara masyarakat, pemerintah dan pemeriksa (auditor). Jurnal Manajemen & Bisnis, 13(01). Gutomo, K. (2012). Berburu opini WTP. Retrieved          from: http://www.bpkp.go.id/%20jateng/ konten/1910/Berburu-Opini-WTP.bpkp. Hosmer, D. W., & Lemeshow, S. (2000). Applied logistic regression second edition. New York: John Wiley and Sons. KPK. (2017). Tak sekedar mendampingi daerah. Retrieved       from: https://www.kpk.go.id/id/berita/berit a-kpk-kegiatan/3993-tak-sekedar- mendampingi-daerah. Law of The Republic of Indonesia Number 17 of 2003 on State Finances. The Supplement to The State Gazette of The       Republic of Indonesia Number 4286. Jakarta: State Secretariat. Law of The Republic of Indonesia Number 15 of 2004 Concerning The State Financial Management and Accountability Audit. Supplement to State Gazette of The Republic of Indonesia Number 4400. Jakarta: State Secretariat. Law of The Republic of Indonesia Number 15 of 2006 Concerning The Audit Board. Supplement to State Gazette of The Republic of Indonesia Number 4654. Jakarta: State Secretariat. Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andy Offset. Nurhasanah. (2016). Efektivitas pengendalian internal, audit internal, karakteristik instansi dan kasus korupsi (studi empiris di kementerian/lembaga). Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, 2(1), 27-48. Nurlatifah. (2011). Determinan ketahanan pangan regional dan rumah tangga di Provinsi Jawa Timur. (Tesis). Institut Pertanian Bogor, Bogor. Panjaitan, I., & Shopiana. (2017). Pengaruh karakteristik tujuan anggaran dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan tingkat desentralisasi sebagai pemoderasi. Jurnal Tata Kelola   & Akuntabilitas Keuangan Negara, 3(1), 33-47. Pramono, A. J. (2016). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi transformasi kapabilitas organisasi dan peran Badan Pemeriksa Keuangan RI. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, 2(2), 175-193. Rinaldi, T., Purnomo, M., & Damayanti, D. (2007). Memerangi korupsi di Indonesia yang terdesentralisasi. Studi kasus penanganan korupsi pemerintah daerah. Justice for the poor project. Jakarta: Bank Dunia. Ruki, T. (2012). Korupsi tidak wajar tanpa pengecualian.      Retrieved       from: http://www.dpd.go.id/artikel-korupsi- tidak-wajar-tanpa-pengecualian. Saputro, R. A. (2015). Strategi penyidikan POLRI terhadap tindak pidana korupsi. Retrieved                                                         from: http://belitongekspres.co.id/2015/03/1 8/strategi-penyidikan-polri-terhadap- tindak-pidana-korupsi/. Syah, S. (2008). Pemodelan usia menarche dengan regresi logistik ordinal dan metode CHAID. (Tesis). Institut Pertanian Bogor, Bogor. Umar, H. (2011). Government financial management, strategy for preventing corruption in Indonesia. The South East Asian Journal of Management, 5(1).
URL	: