Gde Ngurah Purnama Jaya, Ichwan Arif

Judul	:	Usulan Pola Pembagian Wewenang dan Kewajiban (Rolesharing) Antar Instansi Kabupaten/Kota Dalam Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Kasus Pengendalian Banjir di Jabodetabek)
Abstrak	:	ABSTRAKSI Diperlukan koordinasi yang kuat diantara pemerintah propinsi, kabupaten, dan kota, di wilayah Jabodetabek untuk menciptakan tata ruang yang harmonis. Oleh sebabitu diperlukan role sharing antar instansi dalam pengendalian pemanfaatan ruang dikaitkan dengan pengendalian banjir, serta merumuskan pola pembagian peran yang jelas dan konkrit antar instansi, baik internal kabupaten/kota maupun antar instansi pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Meskipun role sharing antar pemerintah DKI Jakarta (diwakili oleh pemerintah kota yang berbatasan langsung) dengan kabupaten/kota Bodetabek telah dibuat secara rinci baik yang menyangkut bentuk kegiatan, waktu pelaksanaan, maupun sumber anggaran, namun dalam kenyataanya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Sampai saat ini, setiap kesepakatan yang pernah dibuat mengenai kegiatan pembangunan, baru terlaksana sekitar 40% Kata Kunci: Tata Ruang, institusi, role sharing   Strong coordination is needed in Jabodetabek between the province, regency, and city. This will provide the harmonize spatial planning now and in the future. To create this will need the role sharing between institutional for spatial planning especially in monitoring and evaluation. The flooding is the priority issues to do the role sharing between central government, provincial government, and city/kanupaten government. Although the role sharing between government of DKI  and the kabuoaten/kota among Bodetabek was built in detail activity and finance. However the implementation not so success. Until now the agreement between them only 40% implemented. Keyword: Spatial Planning, institutional, and role sharing.
Tahun	:	2011	Media Publikasi	:	Jurnal Nasional Blm Akreditasi
Kategori	:	Jurnal	No/Vol/Tahun	:	1 / 19 / 2011
ISSN/ISBN	:	ISSN 1411 -5972
PTN/S	:	Universitas Pakuan	Program Studi	:	PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
Bibliography	:	DAFTAR PUSTAKA   Pedoman Pemanfaatan Ruang Kawasan Bencana Banjir dan Longsor, Edisi Nopember 2001 Kebijaksanaan Pembangunan dalam rangka Penaataan Kawasan Perumahan dan Permukiman di JABODETABEK dan BOPUNJUR, 2001 Tabel Perbandingan Kepres 114/1999 – Rakepres Paduserasi – Rakepres Penataan Ruang Jabodetabek, 1999 Himpunan Peraturan Tentang Badan Kerjasama Pembangunan Kerjasama Antar Daerah di Wilayah Jabodetabek dan Era otonomi Daerah, 2000 Analisis RTTR Kawasan BOPUNJUR, 2000 Rencana  RTTR Kawasan Bopunjur, 2000 Rencana Induk Penanganan Masalah Banjir di DKI Jakarta dan sekitarnya (Ringkasan), 2001 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 114 Tahun 1999 tentang Penaataan Ruang Kawasan Bogor – Puncak – Cianjur, 1999 Kaji Ulang Penataan Ruang Kabupaten dan Kota Bekasi, Tangerang, Kota Depok, serta Kabupaten Cianjur, PT. MONEKATAMA SELARAS, 2002 Penanganan Panca Banjir dan Kerusuhan Sosial Pekerjaan Penyiapan Model Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kasus Kawasan Bidara Cina, PT. SAT WINDU UTAMA, 2002 Pekerjaan Kaji Ulang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Puncak, PT. PATITA GALAXY, 2002 Quick Reconaisance Study Flood Jakarta (Hand out Presentation), Nedeco, 20002 Konservasi air dan tanah pada DAS Citarum Hulu untuk menjaga Useful Life Waduk Saguling Agar Tetap Efektif , TA,. 2000 Memodelkan Perubahan Lahan dan Dampaknya pada DAS Serang untuk menjaga umur waduk Kedung Ombo tetap ekonomis, 2000 Intruksi Gubernur DKI Jakarta No. 45 Tahun 2002 tentang Revisi dan penunjukan langsung pada proyek atau kegiatan dalam rangka mendukung Rehabilitasi Pasca Banjir, 2002 “Pengkajian Penanggulangan Banjir dan Konservasi sebagai Pengolahan DAS Terpadu pada Sungai Cipinang” Pusat Penelitiaan dan Pengembangan Sumber Daya Air), Laporan Akhir, 2002 Laporan Inventarisasi Administratif Perizinaan dan Pendataan Lapangan “Laporan 01 Pokja I” Kecamatan Pacet – Oleh Tim Pemantau dan Pengendali Pembangunan di Kawasan Puncak Kabupaten Cianjur, 11 Maret 2002 A R Soehoed, Banjir Ibukota “Tinjauan Historis dan Pandangan ke Depan” Serangkaian pemikiran strategis terpadu jangka panjang, 2001 Lokakarya “Pengelolaan DAS Terpadu di Era Otonomi Daerah” Peningkatan kualitas Multipihak dalam Pengendalian Banjir DKI Jakarta, 2001 Makalah Sintesa :Peningkatan kapasitas pengolahan DAS Ciliwung untuk pengendalian Banjir di Ibu Kota Jakarta – Oleh Tim IPB, 2000 Perda DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta Kusdaryono Sutosurono, Forum Rembug Masyarakat di Bidang Sumber Daya Air (dalam Menunjang Otonomi Daerah), 2000 Putu Rudi Satiawan, Pengelolaan Infrastruktur Kota Melalui Mekanisme Kerjasama Antar Daerah, 2001 Bina Kerjasama Pembangunan Perkotaan dan Kelembagaan Kembar, Thema : Memberdayakan Masyarakat Untuk Mewujudkan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Kota Surabaya, 1-3 Maret 2002 E Gunawan, Ulasan Singkat Permasalahan Pengembangan Wilayah Jabotabek, 2001, UU no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang PP no 26 tahun 2008 tentang RTRWN Perpres No 54 tahun 2008 mengenai penataan ruang Jabodetabekpunjur Kepres No 4 tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang nasional     Penulis: Ir. G. N. Purnama Jaya, MT dan Ir Ichwan Arif, MT, dosen Program Studi
URL	: