Repository Universitas Pakuan

Detail Karya Ilmiah Dosen

ANDI MUHAMMAD ASRUN, MUHAMMAD MIHRADI

Judul : Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Politik dalam Pemilu
Abstrak :

Buku hasil penelitian ini diterbitkan kembali sebagai revisi hasil penelitian bersama oleh Universitas Pakuan Bogor, Akademi Komunikasi SAE Indonesia dan Universitas Islam As-syafi’iyah
Jakarta. Perkembangan Mahkamah Konstitusi pelaksana kekuasaan kehakiman yang terjadi ketika Mahkamah Konstitusi telah mengubah penerapan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU No. 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah pada
awalnya hanya berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” terkait gugatan warga negara yang
menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945.
Mahkamah kemudian memperluas kewenangannya dengan memberi suatu materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally
constitutional) atau bertentangan dengan UUD 1945 (conditionally unconstitutional).

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan metodologi penafsiran tekstual dan kontekstual dalam memberikan putusan yang bersifat “secara bersyarat bertentangan dengan UUD 1945
(conditionally constitutional) atau secara bersyarat tidak bertentangan dengan UUD 1945 (conditionally unconstitutional)“. Kedua varian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibuat dalam rangka memberi keadilan kepada Pemohon pengujian satu bagian atau keseluruhan undangundangterhadap UUD 1945 tanpa menghilangkan eksistensi peraturan perundang-undangan tersebut. Putusan yang demikian
itu bersifat erga omnes.

Berikut ini putusan-putusan Mahkamah sebagai bahan penelitian, dengan dua issue besar, yaitu “Hak Partisipasi Politik Warga Negara“ dan “Hak Warga Negara Dalam Jabatan Publik”. Putusan Mahkamah
yang bersifat tafsir tersebut telah mengisi kekosongan hukum dalam kerangka praktik hukum demi keadilan bagi seorang pencari keadilan. Putusan Mahkamah itu telah menempatkan Mahkamah sebagai
penafsir tunggal konstitusi (the sole interpreter of the constitution) dan sekaligus sebagai penjaga hak konstitusional warga negara (the guardian of the citizens’ constitutional rights). Dalam perkembangannya,
putusan Mahkamah tersebut juga telah memberi manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan putusan tersebut dalam kerangka sifat putusan pengadilan yang “erga omnes” tersebut.

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Pakuan, Direktur Akademi Komunikasi SAE Indonesia, serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafi’iyah atas dukungan bagi
kegiatan kerjasama penelitian ini, sehingga dapat terwujudkan Laporan Penelitian ini.

Tahun : 2024 Media Publikasi : Buku
Kategori : Buku No/Vol/Tahun : 1 / 1 / 2024
ISSN/ISBN : 978-623-231-xxxx
PTN/S : Universitas Pakuan Program Studi : ILMU HUKUM
Bibliography :

Adji, Oemar Seno, Peradilan Bebas Negara Hukum. Jakarta: Penerbit Erlangga, Cetakan kedua, 1985.

Adnan Buyungf Nasution, Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Hukum dan Peradilan, Jakarat: Kata Hasta Pustaka, 2007.

____, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959. Jakarta: T Pustaka Utama Grafiti, 1995.

Alde, John. Constitutional and Administtratif Law, NY: Palgrave Macmillab law Mastewr, 2007.

Asshidiqiem Jimly. Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi, Cet. 1, Jakarta: PT. Ichtiar Bam van Hoeve, 1994

dst.

 

URL :

 

Document

 
back