Edy Sudaryanto, Ramlan

Judul	:	Analisis Pembiayaan Pembangunan Dengan Penerbitan Surat Utang (Obligasi) Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bogor
Abstrak	:	ABSTRACT Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government mandates that local governments play an important role in determining the success or failure of creating self-reliance, but in practice, local governments encounter limitations in funding sources. Most of the districts and cities depend heavily on the transfer funds provided by the Central Government to the regions, be it Revenue Sharing Funds (DBH), General Allocation Funds (DAU), and Special Allocation Funds (DAK). Another source of income is from the limited Regional Original Revenue (PAD). Bogor City Government is one of the cities in West Java Province that has been given authority by the center to carry out regional autonomy. By handing over this authority, of course, the government hopes that the Bogor City government can explore the potential of the region to finance its development to reduce dependence on the central government. This study aims to analyze the feasibility of the Bogor City government issuing regional bonds (bonds) to finance its construction. This study used a descriptive qualitative research design with an analytical approach. From the analysis of financing through the issuance of regional bonds (bonds) which cover 3 (three) aspects namely legal, organizational, and financial, the Bogor City government has a score of 75% meaning that it is feasible to issue regional bonds (bonds). infrastructure.   ABSTRAK Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemerintah daerah sangat berperan penting dalam menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian namun dalam pelaksanaannya pemerintah daerah menemui keterbatasan dalam sumber pendanaan. Sebagian besar daerah kabupaten dan kota sangat bergantung pada dana transfer yang di berikan Pemerintah Pusat kepada daerah, baik itu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber pemasukan lainnya yaitu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas. Pemerintah Kota Bogor adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa barat yang sudah diberikan wewenang oleh pusat untuk melaksanakan otonomi daerahnya. Dengan menyerahkan wewenang tersebut tentunya pemerintah berharap agar pmerintah Kota Bogor dapat menggali potensi daerahnya untuk membiayai pembangunannya sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis layak tidaknya pemerintah Kota Bogor untuk menerbitkan surat utang (obligasi) daerah dalam membiayai pembangunannya. Adapun penelitian ini menggunakan desain penelitan kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis. Dari analisis pembiayaan melalui penerbitan surat utang (obligasi) daerah yang mencakup 3 (tiga) aspek yaitu hukum, organisasi dan keuangan, pemerintah Kota Bogor memiliki skor nilai 75% artinya layak untuk menerbitkan surat utang (obligasi) daerah.guna membiayai pembangunan khususnya di bidang infrastruktur. Kata Kunci: pembiayaa;, pembangunan ; obligasi daerah https://diskominfo.semarangkab.go.id/wp-content/themes/broadnews/scatter-hitam/ https://balikpapan.bawaslu.go.id/hitam/index.html
Tahun	:	2024	Media Publikasi	:	Jurnal Nasional Terakreditasi A
Kategori	:	Jurnal	No/Vol/Tahun	:	1 / 13 / 2024
ISSN/ISBN	:	2597-4599
PTN/S	:	Universitas Pakuan	Program Studi	:	MANAJEMEN
Bibliography	:
URL	:	https://ejournal-polnam.ac.id