Agus Satory, Rayyan Sugangga, Dkk.

Judul	:	Book Chapter : "ETIKA DAN HUKUM BISNIS"
Abstrak	:	Lembaga pembiayaan telah terbukti berperan penting dalam pendistribusian dan pengalokasian sumber daya keuangan kepada pelaku usaha dan masyarakat Indonesia, baik melalui penyediaan pembiayaan atas barang-barang produktif yang dibutuhkan oleh pelaku usaha maupun barang-barang konsumtif yang menjadi kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi dalam masyarakat Indonesia. Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan yang cepat, tantangan yang dinamis dan semakin kompleks, serta terintegrasi dengan perekonomian global, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan yang komprehensif di bidang penyelenggaraan usaha lembaga pembiayaan, antara lain mengenai kegiatan usaha, tingkat kesehatan, sumber pendanaan, dan kerjasama pembiayaan. Penyesuaian kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan pengaturan yang jelas dan memberikan kepastian hukum, yang dapat meningkatkan peranan lembaga pembiayaan dalam sistem perekonomian nasional. Lembaga pembiayaan merupakan suatu lembaga ekonomi yang relatif baru. Keberadaan lembaga ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia usaha pada umumnya, sebagai suatu alternatif sumber dana. Sebagai lembaga baru, terutama apabila dipandang dari sisi hukum, lembaga ini belum dilengkapi dengan perangkat hukum yang memadai. Oleh karena itu di dalam praktik, hubungan hukum yang terjadi pada umumnya sangat didominasi oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan sebagai pihak yang menentukan hukumnya. Dengan demikian dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mampu menjaga keseimbangan kepentingan perusahaan di satu pihak terhadap kepentingan konsumen di pihak lain.
Tahun	:	2022	Media Publikasi	:	Buku
Kategori	:	Buku	No/Vol/Tahun	:	1 / 1 / 2022
ISSN/ISBN	:	978-623-362-672-9
PTN/S	:	Universitas Pakuan	Program Studi	:	ILMU HUKUM
Bibliography	:	Abdulrrasyid, Priyatna. (2002). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Fikahati Aneska & BANI. Hartono, Sri Redjeki. (2000). Kapita Selekta Hukum Perusahaan. Editor: Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. Bandung: Mandar Maju. Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. UU Nomor 8 Tahun 1999. LN No. 42 Tahun 1999. TLN No. 3821. _______. Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. UU Nomor 21 Tahun 2011. LN No. 111 Tahun 2011 TLN No. 5253. _______. Peraturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan. PP Nomor 9 Tahun 2009. LN No. 10 Tahun 2009. TLN No. 4695. _______. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. POJK Nomor 1/POJK.07/2014. LN No. 12 Tahun 2014. TLN No. 5499. _______. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. POJK Nomor 29/POJK.05/2014. _______. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. POJK Nomor 61/POJK.07/2020. LN No. 290 Tahun 2020. TLN No. 6599. Kasmir. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Press. Muhamad, Abdulkadir. (2004). Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Bandung: Citra Aditya Bakti. Satory, Agus. (2017). Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya. Dalam Bunga Rampai, Penyunting R. Muhammad Mihradi dan Maman S. Mahayana. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia ______. (2022). “Pemberdayaan Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Serta Berkepastian Hukum”, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sutiyoso, Bambang. (2006). Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang. Yogyakarta: Citra Media. Suparman, Eman. (2012). Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan. Jakarta: Fikahati Aneska
URL	:	https://books.google.co.id/books/about?id=S4yIEAAAQBAJ