Indarti Komala Dewi, Rachman Kurniawan, Teguh Adiprasetyo, Ersa Herwinda, Anna Amalia, Irfan Darliazi

Judul	:	Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Economy di Indonesia (Tahun 2010 – 2012)
Abstrak	:	Pembangunan yang bertumpu pada sumber daya alam dan lingkungan seyogyanya dilaksanakan sesuai dengan kaidah pengelolaan yang baik dan memperhatikan daya dukung lingkungan agar aset pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini maupun masa datang. Konsep pembangunan yang dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan berpijak pada tiga pilar, yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang dalam pelaksanaannya lebih luas lagi karena mencakup juga pilar kelembagaan yang meliputi tata kelola pembangunan. Konsep pembangunan berkelanjutan di tingkat global telah dicanangkan sejak tahun 1987oleh The World Commission on Environment and Development dalam dokumen laporan yang dikenal sebagai “Brundtland Report”. Konsep tersebut terus berkembang dan diterima untuk diimplementasikan sejak “Earth Summit” pada tahun 1992 di Rio de Janeiro.  Perjalanan waktu yang cukup panjang - lebih 20 tahun - sejak Earth Summit tersebut mendorong banyak pihak untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tersebut, apakah telah sesuai dengan tujuan awal pada waktu konsep tersebut dicetuskan. Hasil yang diharapkan dari pembangunan berkelanjutan ternyata belum nyata, seperti dalam upaya penghapusan kemiskinan, pengurangan disparitas standar hidup, pola konsumsi dan produksi yang selaras dengan daya dukung ekosistem, pengelolaan secara berkelanjutan dari sumber daya terbarukan maupun cara yang disepakati untuk mencapai keberkelanjutan sumber daya terbarukan. Oleh karena itu, dalam pembangunan berkelanjutan diperlukan paradigma pembangunan ekonomi yang benar. Paradigma pembangunan ekonomi baru yang diperkenalkan sebagai ekonomi hijau diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia tanpa mengakibatkan dampak lingkungan, kelangkaan ekologi maupun kesenjangan sosial. Konsep ekonomi hijau Indonesia, selain menekankan pada efisiensi pemanfaatan sumber daya, juga menekankan pada internalisasi biaya lingkungan, upaya pengentasan kemiskinanan, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu Indonesia juga memandang ekonomi hijau sebagai kendaraan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan MDGs Pada prinsipnya, ekonomi hijau bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberi kesempatan yang adil  dan meminimalkan kerusakan lingkungan  dan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Ekonomi hijau dapat diimplementasikan melalui pembangunan rendah karbon, efisiensi sumber daya alam, dan inklusif secara sosial. Beberapa contoh program pada strategi efisiensi sumber daya alam antara lain konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, produksi bersih dan industri hijau. Dalam pelaksanaannya konsumsi dan produksi berkelanjutan dapat digunakan sebagai pendekatan terpadu.Pendekatan ini membantu untuk mencapai rencana pembangunan secara keseluruhan, mengurangi biaya ekonomi, lingkungan dan sosial di masa yang akan datang, memperkuat daya saing ekonomi dan mengurangi kemiskinan.Sedangkan beberapa program pada strategi inklusif secara sosial antara lain pekerjaan hijau, kota hijau dan investasi yang bertanggung jawab sosial. Fokus pembangunan transisi menuju ekonomi hijau mencakup 11 sektor, yaitu pertanian, bangunan, kota, energi, perikanan, hutan, manufaktur, pariwisata, transportasi, limbah dan air. Pengembangan ekonomi pada sektor-sektor tersebut perlu diimbangi dengan penyiapan beberapa prakondisi. Contoh prakondisi untuk sektor perikanan, transportas dan air antara lain penghilangan subsidi, perubahan perilaku, internalisasi eksternalitas, pembuatan rencana penggunaan lahan, aplikasi teknologi hijau dan pergeseran ke arah strategi bersih. Untuk efektifitas pengembangan ekonomi hijau diperlukan penerapan instrumen selain kemauan politik.Instrumen untuk pengembangan ekonomi hijau dapat berupa instrumen non-ekonomi maupun instrumen ekonomi. Instrumen non-ekonomi yang telah ada biasanya berupa peraturan dan kebijakan untuk pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Contoh instrumen non-ekonomi antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, perijinan, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup maupun audit lingkungan hidup. Sedangkan instrumen ekonomi biasanya berupa insentif dan disinsentif fiskal atau jenis lainnya.Untuk pemantauan ekonomi hijau dapatdigunakan indikator ekonomi makro-regional yaitu genuine saving. Tantangan bagi Indonesia dalam mengembangkan ekonomi hijau adalah kemiskinan. Dengan proporsi penduduk miskin yang masih relatif besar maka ekonomi hijau bisa saja dianggap sebagai sesuatu yang memperlambat pertumbuhan dan menambah kemiskinan. Padahal inisiatif  kegiatan yang berbasis ekonomi hijau sebenarnya dapat menciptakan pertumbuhan baru dan menciptakan lapangan kerja hijau baru sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Namun, sebenarnya peluang Indonesia menuju ekonomi hijau sesungguhnya cukup besar karena tersedia berbagai pendanaan internasional melalui pengembangan kebijakan publik dan mekanisme pendanaan inovatif, seperti green market. Adanya benturan dua kepentingan besar, yaitu pemanfaatan ekonomi dan kepentingan pelestarian lingkungan, menjadi hal yang cukup dilematis bagi bangsa Indonesia. Permasalahan sumber daya alam Indonesia tidak saja mengenai terkurasnya sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi, namun juga menurunnya kemampuan lingkungan dalam menetralisasi bahan-bahan pencemar. Oleh karena itu, pengelolaan pembangunan perlu dilakukan secara lebih terencana, terintegrasi, desentralistis dan partisipatif dengan mempertimbangkan berbagai isu pembangunan, termasuk di dalamnya untuk mengarusutamakan konsep pembangunan berkelanjutan. Ke depan, kebijakan pembangunan seyogyanya diarahkan untuk dapat mendorong pembangunan ekonomi yang efisien dan adil dalam mendistribusikan sumber daya. Selain itu, upaya untuk memelihara ekosistem alam, dan upaya menekan ketergantungan pada bahan-bahan yang merugikan alam perlu terus ditingkatkan, sehingga perbaikan ekonomi nasional dapat tetap lestari dan berkelanjutan.Transisi menuju ekonomi hijau setiap negara berbeda tergantung pada kondisi sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia serta tingkat pembangunannya.   Untuk mewujudkan tujuan ekonomi hijau diperlukan berbagai langkah yang didukung oleh semua pihak sebagai tindak lanjut.Untuk mewujudkan ekonomi hijau diperlukan strategi, kerangka institusi dan indikator untuk mengukur keberlanjutannya. Strategi menuju ekonomi hijau dapat dilakukan melalui tiga jalur yaitu: (i) pembangunan rendah karbon melalui penurunan emisi gas rumah kaca; (ii) pengembangan jasa lingkungan melalui peningkatan promosi Indonesia Payment for Environmental Services (IPES), konservasi lokal, valuasi jasa lingkungan alami; dan (iii) peningkatan pemanfaatan sumber daya hayati berkelanjutan melalui pengarusutamaan keanekaragaman hayati dan pengembangan bioresources. Untuk mendukung strategi ini diperlukan promosi inisiatif ekonomi berbasis hayati (bio-based economic initiatives) dan menyiapkan mekanisme pasar serta intervensi langsung oleh pemerintah untuk melaksanakan bio-based economy/green economy. Sedangkan kerangka institusi  yang ditawarkan untuk mewujudkan ekonomi hijau adalah pendirian National Biodiversity Center, yang didukung oleh pendirian infrastruktur seperti International Center for Interdiciplinary Advance Research Facilities, peningkatan kapasitas dan ketersediaan sumber daya manusia, dan skema pendanaan dari nasional dan global. Lebih lanjut, untuk mengukur keberhasilan pengembangan ekonomi hijau ada beberapa indikator yang dapat dipakai,antara lain (i) peningkatan jumlah publikasi dan paten yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi hijau; (ii) peningkatan jumlah pemanfaatan sumber daya hayati yang digunakan untuk bahan pangan, kesehatan, energi, dan peningkatan kualitas lingkungan; (iii) peningkatan devisa dari kegiatan ekowisata; (iv) peningkatan jumlah sumber daya hayati dan turunannya dalam kegiatan pasar ekonomi hijau; (v) penciptaan dan pengembangan inisiatif ekonomi hijau bersamaan dengan penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan; (vi) peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi; (vii) peningkatan  kesadaran masyarakat terhadap nilai sumber daya hayati; dan (viii) pengurangan tingkatkepunahan sumber daya hayati seiring dengan peningkatan wilayah konservasi.
Tahun	:	2013	Media Publikasi	:	Buku
Kategori	:	Buku	No/Vol/Tahun	:	1 / - / 2013
ISSN/ISBN	:	ISBN 978-602-19802-2-4
PTN/S	:	-	Program Studi	:	PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
Bibliography	:	Adams, W.M.  2009.  Green development: environment and sustainability in a developing world.  Routledge, New York. Ahmad, Mubariq. 2010. GREEN ECONOMY: Global Perspectives and Indonesia Context. Makalah disampaikan pada serial diskusi Penyusunan Indonesia Green Economy Policy Paper. Kementerian PPN/Bappenas, 14 Juli 2010. Alisjahbana, Armida S. 2012, Workshop EkonomiHijau: Sebagai Upaya Mencapai Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Keynote Speech disampaikan pada Seminar Ekonomi Hijau. Bandung, 14 Mei 2012. Kerjasama Kementerian PPN/Bappenas dan LP3E FEB-UNPAD. Archer, B. 2012. How to institutionalise the role of the Ministry of Finance in a Green Economy; Presented at “Seminar on Charting the Way to a Green Economy through Fiscal Policy Reforms: A Role for Ministry of Finance”. Jakarta, 23-24 October 2012. Ayuni, Maryam.  2010. Indonesia Green Economy: Policy Option and Challenge in Energy SectorMore Green Energy, Less Carbon Emission” (Lebih banyak energihijau, semakin sedikit emisi karbon).Direktorat  Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi  Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi – KESDM. Disampaikan pada Seril Diskusi Green Economy di Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta 5 Agustus 2010.  [BAPPENAS] Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. 2011a. Kebijakan Nasional : RAN-Penurunan Emisi GRK(Sektor Kehutanan, Energi, & Limbah). Diklat Green Economy. Kerjasama Kementerian PPN/Bappenas danFakultas Ekonomi-Universitas Indonesia. Jakarta, 15  November 2011. [BAPPENAS] Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. 2011b. Kebijakan Nasional.Diklat Green Economy. Kerjasama Kementerian PPN/Bappenas danFakultas Ekonomi-Universitas Indonesia, Jakarta, 17  November 2011 [BAPPENAS] Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. 2011c. Kebijakan Nasional : RAN-Penurunan Emisi GRK(Sektor Energi, Ketahanan Pangan & Limbah).Diklat Green Economy. Kerjasama Kementerian PPN/Bappenas danFakultas Ekonomi-Universitas IndonesiaJakarta, 17  November 2011 Barbier, E.  1987.  The concept of sustainable economic development.  Environmental Conservation 14(2):114-129. Bowen, A.  2012.  Green growth: what does it mean?. Journal of Institution and Environmental Sciences 21(4):6-11. Bratasida, L. 2010. Indonesia’s policies towards a resource efficient and green economy; Presented at The National Workshop on “Mobilizing the Public and Private Sector of Indonesia Towards a Resource Efficient and Green Economy”.  Jakarta, 23 September 2010. Brown, T. 2010. Sectoral Policies to Achieve a Greener Economy in Indonesia. Makalah disampaikan pada acara Serial Diskusi Green Economy di Kementerian PPN/Bappenas pada 23 Juli 2010. Budiantoro, Setyo. 2013. Pemetaan Kebijakan & Stakeholders Strategis: Tentang Green Economy. Makalah dipresentasikan pada workshop Green Economy dan prospek pelaksanaan di Indonesia. Bali, 21 Februari 2013. Diselenggarakan oleh perkumpulan Prakarsa. Cato, M.S.  2009.  Green Economics: an introduction to theory, policy and practice.  Earthscan, London. Dalal-Clayton B, Bass S, Sadler B, Thompson K, Sandbrook R, Robins N, Hughes R.  1994.  National Sustainable Development Strategies: Experience and Dilemmas.  Environmental Planning Issues No.6.   Environment Planning Group, IIED, London. Darajati, W.  2012.  Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJP dan RPJM.  Rapat Koordinasi KLHS 10 Juli 2012, Jakarta. Faroque, Imran. 2010.  UNIDO’S Concept on Green Industry.  National Workshop on Green Economy organized by UNEP and MoF. Jakarta, Sep 23, 2010 Fauzi,  Akhmad. 2010. An Overview of Greening Initiatives in Indonesia:  Issues and Challenges. National Workshop on Green Economy organized by UNEP and MoF. Jakarta, Sep 23, 2010. Fauzi, A.  2012.  Tinjauan aspek lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan dan implementasi Ekonomi Hijau.  Makalah dipresentasikan pada acara workshop ekonomi hijau di Bandung 14 Mei 2012.  Kerjasama Kementerian PPN/Bappenas dengan LP3E FEB-Universitas Padjadjaran Bandung. [ILO] International Labour Organization. 2012a.Investasi lokal untuk adaptasi perubahan iklim Green Jobs melalui pekerjaan umum  hijau. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_177690.pdf diakses pada 24 Maret 2013. [ILO] International Labour Organization.  2012b.  Introduction to policy and programme for green jobs.  ILO Regional Office for Asia and Pacific, Bangkok. [IUCN] International Union for Conservation of Nature and Natural Resources.  1980.  World conservation strategy: Living resource conservation for sustainable development.  IUCN, Gland. Jupesta, J. 2011. Green Economy Transsition Indonesia. Makalah diperoleh dari http://ourworld.unu.edu/en/green-economy-transition-in-indonesia. 17 October 2011. [Kemenkeu] Kementerian Keuangan. 2009. Ministry of Finance Green Paper: Economic and Fiscal Policy Strategies for Climate Change Mitigation in Indonesia, Ministry of Finance and Australia Indonesia Partnership, Jakarta. [Kemenkeu] Kementerian Keuangan. 2011. Ministry of Finance Green Paperfollow up: Regional Incentive Mechanism for emissions reductions from land based sectors & Geothermal Policy and Electricity Supply Efficiency, Ministry of Finance and Australia Indonesia Partnership, Jakarta. [Kemenkeu] Kementerian Keuangan. 2012. Fiscal and Financial Incentives for Geothermal Development; Presented at “Seminar on Charting the Way to a Green Economy through Fiscal Policy Reforms: A Role for Ministry of Finance”. Jakarta, 23-24 October 2012.  [KLH] Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2012. Climate Risk and Adaptation Assessment: Financing Options for Adaptation Measures in Indonesia. Ministry of Environment. Jakarta 2012. Kirmanto, Djoko; Ernawi, Imam S. ; Djakapermana, Ruchyat Deni. 2012. Indonesia Green City Development Program: an Urban Reform Ministry of Public Works, Indonesia. Makalah disampaikan pada Indonesia Green City: an Urban Reform 48th ISOCARP Congress 2012. [LIPI] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2013. Bioresources  untuk Pembangunan ekonomi hijau. Paparan disampaikan pada acara peluncuran buku Bioresources di Kementerian PPN/Bappenas, tanggal 7 Februari 2013.  [MoF] Ministry of Finance. 2009.  Ministry of Finance Green Paper: Economic and Fiscal Policy Strategies for Climate Change Mitigation in Indonesia. Ministry of Finance and Australia Indonesia Partnership, Jakarta Murniningtyas, E. 2011. SCP: Indonesia’s Vision and Action. Paper presented atAsia Pacific Rountable for Sustainable Consumption and Production (APRSCP) Yogyakarta, 9 November 2011. Murniningtyas, E.  2012.  Refleksi 20 tahun pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.  Makalah disampaikan pada workshop Ekonomi Hijaudi Bandung, 14 Mei 2012.  Kerjasama Kementerian PPN/Bappenas dengan LP3E FEB-UNPAD. [OECD] Organization for Economic Co-operation and Development.  2011.  Towards Green Growth.  Overseas Economic Cooperation and Development, www.oecd.org/greengrowth. diakses pada Maret 2012. Pangerang, A.P.A. Timo. 2013.  Ekonomi Hijau : Penganggaran dan Legislasi, Makalah dipresentasikan pada workshop GE dan prospek pelaksanaannya di Indonesia di Bali 21 Februari 2013. Perkumpulan Prakarsa. Patunru, Arianto. 2010. Green Economy. Makalah disampaikan pada diskusi Penyusunan Indonesia Green Economy Policy Paper. Kementerian PPN/Bappenas, 1 Juli 2010. Purwanto. 2011. Green Jobs  :Green Business, Green Skills.  Pps Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro. Makalah dipresentasikan pada TOT Green Economy  RAN Dan RAD Gas Rumah Kaca, KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS – MIL UNPAD, Bandung,  22 November 2011. Purwanto. 2012. Internalisasi  Aspek Lingkungan ke dalam Aspek Sosial: Peningkatan Kesadaran dan Perubahan Pola Pikir. Makalah dipresentasikan pada acara workshop ekonomi hijau di Bandung 14 Mei 2012.  Kerjasama Kementerian PPN/Bappenas dengan LP3E FEB- Universitas Padjadjaran Bandung. Republic of Indonesia. 2010. Submission By Delegation of The Government Of The Republic Of Indonesia to the UNEP 11th Governing Council SS.  Bali Februari 2010. Republic of Indonesia. 2012. Submission By The Government Of The Republic Of Indonesia To The Zero Draft Of Uncsd 2012 Outcome Document. http://www.uncsd2012.org/content/documents/358Submission%20Indonesia%20for%20Rio20.pdf diakses pada tanggal 25 Maret 2013 jam 15:33 WIB. Soedomo, Sudarsono. 2010. Ekonomi Hijau: pendekatan sosial, kultural dan teknologi. Makalah disampaikan pada serial diskusi Penyusunan Indonesia Green Economy Policy Paper. Kementerian PPN/Bappenas, 14 Juli 2010. Sukara, Endang. 2010. Future Strategy and Road Map – Future Growth (based on biodiversity) for Indonesia Toward Green Economy. Presented at The National Workshop on “Mobilizing the Public and Private Sector of Indonesia Towards a Resource Efficient and  Green Economy”.  Jakarta, 23 September 2010. Organized by UNEP and MoF. Sumbodo, Didik P. 2010. Realization of Green Jobs in Indonesia. Makalah disampaikan padaAPINDO Papers on Green Jobs National Conference, Jakarta 16-17 December 2010. Triastuti, UH. 2010. Development Planning TowardGreen Economy – Policy Initiatives. Presented at The National Workshop on “Mobilizing the Public and Private Sector of Indonesia Towards a Resource Efficient and  Green Economy”.  Jakarta, 23 September 2010. Organized by UNEP and MoF. Tu, K.J., J. Zhao, Y. Pang, J. Jiang, H. Wang, H.Li, Y. Zhang, K. Liu.  2013.  Green development and technology innovation in China: a global perspective.  Carnegie’s Climate and Energy Program, the Center for Strategic and International Studies, John Hopkins University. [UNCED] United Nations Commission on Environment and Development.  1992.  Agenda 21.  United Nations, New York. [UNDESA] United Nations Department of Economic and Social Affairs.  2012a.  Back to our common future, Sustainable Development in the 21st century (SD21) project – summary for policymakers.  Division for Sustainable Development, United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York. [UNDESA] United Nations Department of Economic and Social Affairs.  2012b.  A guidebook to the green economy – Issue 1: green economy, green growth, and low-carbon development, history, definitions and a guide to recent publications.  Division for Sustainable Development, United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York. [UNEP] United Nation on Environment Program.  2009. Green Economy Report: A Preview. [UNEP] United Nation on Environment Program.  2010. ABC Of SCP  Clarifying Concepts On Sustainable Consumption And Production, Towards a 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production [UNEP] United Nations Environmental Programme.  2011a.  Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty  Eradication - a Synthesis for Policy Makers.  www.unep.org/greeneconomy. [UNEP] United Nation on Environment Program. 2011b.  Monitoring the Transition Towards a Green Economy In-Stream Conference, 27 September 2011.  [UNESCAP] United Nation Economic and social development in Asia and the Pacific.  2012.  Low Carbon Green Growth Roadmap for Asia and the Pacific – turning resource constraints and the climate crisis into economic growth opportunities.  [UNRISD] United Nation Research Institut For Sosial Development. 2006. Transformative Social Policy: Lessons from UNRISD Research, Research  and Policy Brief 5. [UNRISD] United Nation Research Institut For Sosial Development. 2010. Combating Poverty and Inequality: Structural Change, Social Policy and Politics. [UNRISD] United Nation Research Institut For Sosial Development. 2012. Social Dimensions of Green Economy. Research and Policy Brief 12. [UNIDO] United Nations  Industrial Development Organization.  2010. Green Industry for a Low-Carbon Future, Opportunities and challenges of sustainable industrial development,  Vienna, 2010  [WCED] World Commission on Environment and Development.  1987.  Our common future.  Oxford University Press, South Melbourne. Wibowo, Kodrat. 2010. Alternatif Kebijakan Fiskal untuk Ekonomi Hijau. Makalah disampaikan pada diskusi Penyusunan Indonesia Green Economy Policy Paper. Kementerian PPN/Bappenas, 23 Juli 2010. World Bank.  2012.  Inclusive Green Growth the Pathway to Sustainable Development.  The World Bank, Washington, D.C. Yudha, Satya.  2013.  Legal Reform to Support the Green  Growth of Indonesia Commission VII: Energy, Natural Resources and the Environment DPR, Republic of Indonesia . Makalah dipresentasikan pada workshop GE dan prospek pelaksanaannya di Indonesia, Bali 21 februari 2013. Perkumpulan Prakarsa Yusuf, Arief Anshori. 2010. Green Economy: Scope and Instruments. Makalah disampaikan pada diskusi Penyusunan Indonesia Green Economy Policy Paper. Kementerian PPN/Bappenas, 14 Juli 2010 Yusuf, Arief Anshori. 2011. Green Economy di Indonesia: Sekarang dan Prospek ke depan. Disampaikan pada Semiloka Green Economy. Kementerian PPN/Bappenas, 22 November 2011. Yusuf, Arief Anshori. 2012. Green Economy in Indonesia and the role of economic Instruments. Disampaikan pada Seminar Ekonomi Hijau. Bandung, 14 Mei 2012. Kerjasama Kementerian PPN/Bappenas dan LP3E FEB-UNPAD. Zervas, E.  2012.  Green growth versus sustainable development.  Recent Advances in Energy, Environment & Economic Development, Proceedings of the 3rd International Conference on Development, Energy, Environment, Economics, 2-4 December 2012 Paris, France.
URL	: