Repository Universitas Pakuan

Detail Karya Ilmiah Dosen

Veronica Kusumawardhan, Surjono Hadi Sutjahjo, Indarti Komala Dewi

Judul : PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN INFRASTRUKTUR DASAR DI LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KOTA BANDUNG)
Abstrak :

ABSTRAK. Bandung sebagai salah satu kota metropolitan yang berkembang di Indonesia tidak dapat menghindar dari masalah-masalah yang berkaitan dengan permukiman kumuh. Masalah permukiman kumuh biasanya dikarakteristikan dengan menurunnya kondisi lingkungan seperti masalah keterbatasan ketersediaan air tanah dan polusi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkalkulasi kesenjangan sumber daya dalam hal kuantitas maupun kualitas air dan tanah, bagi masyarakat yang tinggal di daerah kumuh di Kota Bandung yang didasari pada standar pelayanan minimum dan standar kualitas lingkungan serta menentukan bentuk dari infrastruktur dasar seperti penyedia pengganti dari sumber daya alam air dan tanah yang paling tepat. Penelitian ini menetapkan tiga kelurahan yang mewakili tiga tipologi kawasan kumuh yaitu, kumuh berat pada Kelurahan Tamansari, kumuh sedang pada Kelurahan Babakan Ciamis, dan kumuh ringan pada Kelurahan Cihargeulis. Hasilnya menunjukkan bahwa kaitannya dengan kuantitas air pada ketiga kelurahan tersebut dipenuhi dari air tanah dan juga sumber PDAM. Hal ini mengingat bahwa ketersediaan tanah untuk perumahan pada ketiga kelurahan tersebut sudah mencukupi. Sementara bila dikaitkan dengan kualitas air pada ketiga kelurahan, nampaknya kualitas air dari PDAM memenuhi standar lingkungan namun kualitas air dari air tanah tidak memenuhi standar tersebut. Sehingga untuk kualitas tanah dengan mengacu pada Soil Quality Index dari BPS terlihat bahwa indeks kualitas tanah di Kelurahan Tamansari-lah yang paling rendah, dan di Kelurahan Cihargeulis-lah yang paling tinggi. Bentuk dari prioritas infrastruktur pada Kelurahan Tamansari untuk pengadaan air adalah melalui pipa dari PDAM atau pengolahan air permukaan tanah tingkat kelurahan, sementara untuk air buangan adalah MCK untuk “black water” dan instalasi pengolahan air buangan untuk “grey water”. Sementara itu untuk buangan padat adalah merupakan buangan bukan organik dan pengolahan kompos buangan organik serta dari buangan rumah berlantai banyak atau hunian vertikal. Bentuk dari  prioritas infrastruktur dari Kelurahan Babakan Ciamis untuk air adalah sama dengan Kelurahan Tamansari. Sementara itu pada Kelurahan Cihargeulis, prioritas infrastruktur untuk air adalah juga melalui pemipaan PDAM, dan untuk buangan air menggunakan instalasi pengolahan air buangan pada tingkat kota, untuk buangan padat adalah merupakan buangan bukan organik, pengolahan kompos buangan organik dan perumahan horizontal.

 Kata Kunci: kumuh, sumber daya alam dan air, standar layanan minimum, standar lingkungan, insfrastruktur dasar permukiman

Tahun : 2016 Media Publikasi : Jurnal Nasional Blm Akreditasi
Kategori : Jurnal No/Vol/Tahun : 1 / 15 / 2016
ISSN/ISBN : ISSN : 1412-3266
PTN/S : Universitas Pakuan Program Studi : PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
Bibliography :

[1] UU no 27 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

[2] Chowdhury, Farhat Jahan, Amin, A.T.M. Nurul.  2006.  Environmental Assesment In Slum Improvement Programs: Some Evidence from Study On Infrastructure Projects In Two Dhaka Slums.  Elsevier Science Ltd .

[3] Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air .

[4] Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota .

[5] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .

  [6] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010  tentang Standar Pelayanan Minimal untuk Bidang Penataan Ruang dan Permukiman.

[7] Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal .[Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum]. 2008.Pedoman Sanitasi Berbasis Masyarakat.

[8] Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota . Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota

[9] SK Walikota Bandung Nomor 648/Kep.455DisTarCip/2010 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandung

[10] Roscoe, J.T. (1975).  Fundamental Research Statistics for the Behavioural Sciences, 2nd edition.  New York.  Holt Rinehart & Winston

[11] Permadi, Bambang.  (1992). AHP. Jakarta.  Universitas Indonesia

URL : https://doi.org/10.24853/nalars.15.1.13-24

 

Document

 
back