ASMAK UL HOSNAH

Judul	:	Initiating of the Principle of Harmony in Criminal Law at the Community Relating to the Culture of Punitive Action based on the Perspective of Pancasila Law Philosophy
Abstrak	:	Keywords: Pancasila, Criminal Law, House of Detention, Netherlands. Abstract: The culture of punishment in Indonesia is not only fertilized by law enforcers (Advocates-Investigators- Prosecutors), but also in line with the culture of reporting criminally, even to minor cases. The logical consequence of the adoption of the civil law system by Indonesia through the principle of concordance does bring up a positivistic-linier-mechanistic-closed mindset. However, the surprising thing is that the Dutch who are always blamed as the culprit of the nature of the criminal law, actually show remarkable legal achievements. At the moment, all the Penal Institution and House of Detention in Indonesia are overcapacity, in contrast to what is happening in the Netherlands. Where since 2004 until now has closed as many as 24 (twenty four) prisons. This is certainly quite surprising when compared between the Dutch who glorify the principle of individualism with Indonesia that has a principle of kinship.
Tahun	:	2017	Media Publikasi	:	Prosiding
Kategori	:	Prosiding	No/Vol/Tahun	:	- / - / 2017
ISSN/ISBN	:	ISBN: 978-989-758-331-5
PTN/S	:	Universitas Pakuan	Program Studi	:	ILMU HUKUM
Bibliography	:	REFERENCES Arief, B. N. 1994. ”Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)”, Pidato Pengukuhan Diucapkan Pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Hadjon, P. M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Bina Ilmu. Surabaya. Karnasudirdja, E. D. 1983. Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana. Tanpa Penerbit. Jakarta. Kartodiprodjo, A. S. et.al. 2009. Prof Mr. Soedirman Kartodiprodjo tentang Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. (Unpublished). Bandung/Jakarta. Marbun, R. 2017a. ” Konsep Diyat Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan”, Jurnal Hukum dan Peradilan, 6(2). Jakarta. 2017b.”Tindakan Hukum Penyelidik/Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Sebagai Objek Gugatan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah”. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya. Jakarta. MD, Moh. Mahfud. 2006. Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi. Pustaka LP3ES. Jakarta. Padmo Wahyono.1989. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta. Putro,W. D. 2011. Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum. Genta Publishing. Yogyakarta. Saleh, R. 1983. Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan. Aksara Baru. Jakarta. Sidharta, B. A. 2009. “Revisitasi Pemikiran Prof. Soediman Kartohadiprodjo Tentang Pancasila Berkaitan Dengan Pengembangan Tata Hukum Nasional Indonesia”. Dalam Oratio Dies Fakultas Hukum Universitas Kristen Parahyangan. Bandung.
URL	: