ANDI MUHAMMAD ASRUN

Judul	:	MONOPOLI BULOG PADA MASA ORDE BARU
Abstrak	:	ABSTRAKKeberadaan Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak dapat dilepaskan dari politik pangan nasional. Perlu meninjau peran Bulogdalam rangka pencapaian ketahanan pangan nasional. Permasahan penelitian adalah bagaimana politik pangan Nasional, peran Bulogdan model pengawasannya, sertasinergi antar lembaga dalam sistem ketahanan pangan nasional?Penelitian ini berpijak pada aspek yuridis, etika, dan asas pemerintahan yang baik.Desian politik pangan nasionalharus berorientasi pada perwujudan tujuan pembentukan Negara Indonesia dan keadilan sosialberdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan peraturan perundang-undangan.Pada masa orde baru peran Bulog bergeser dari sebuah lembaga non departemen yanghanya mengupayakan stabilitas harga dan mengawasi pengadaan beras telah menjadi semi Badan Usaha Milik Ncgara (BUMN) yang mencari keuntungandan terjadi distorsi pelaksanaan monopoli. Hal itu bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam perkembangannya, monopoli Bulog hanya untuk mengendalikan harga dan mengelola persedian beras.Lembaga pangan baru dapat berfungsi sebagai lembaga kontrol BULOG dalam menjalankan tugasnya. Hal demikian dapat mendorong sinergi positif untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasionalsecara transparansi dan akuntabilitas
Tahun	:	2015	Media Publikasi	:	Buku
Kategori	:	Buku	No/Vol/Tahun	:	- / - / 2015
ISSN/ISBN	:	978-602-72373-3-9
PTN/S	:	Universitas pakuan	Program Studi	:	ILMU HUKUM
Bibliography	:	uku1.Sri Mamudji, A. Muhammad Asrun, et.al., Indeks 1971-1988(Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990).2.A. Muhammad Asrun (ed.), 70 Tahun Ismail Suny Bergelut dengan Ilmu, Berkiprah dalam Politik(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000).3.A. Muhammad Asrun dan HendraNurtjahjo (eds.), 70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid, Integritas, Konsistensi seorang Sarjana Hukum(Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000).4.A. Muhammad Asrun (ed.), Percikan Pemikiran tentang Hukum dan Demokrasi Abdul Bari Azed(Jakarta: Pusat Kajian Hukum Tata Negara FHUI, 2001).5.A. Muhammad Asrun dan Heru, Analisis Sosio-Yuridis Putusan Pengadilan Niaga(Jakarta, Center Information for Law and Economic Studies, 2001).6.A. Muhammad Asrun, Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2015)MakalahDr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H3331. A. Muhammad Asrun, “Politik Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan,” (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Januari 1997).2. A. Muhammad Asrun,“Pengaturan Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Lingkungan Industri Pertambangan sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan,” (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Agustus 1997).3. A. Muhammad Asrun, “Kemungkinan Konflik Kepentingan pada BUMN Go Public,” (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Oktober 1997).4. A. Muhammad Asrun, “Perkembangan Hukum Merek di Indonesia sebagai Fenomena Kapitalisme Global,” (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, November 1997).5.A. Muhammad Asrun, “Pembahasan Perkara-perkara Republik Indonesia di Pengadilan Luar Negeri,” (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Desember 1997).6. A. Muhammad Asrun, “Sistem Satu Administrasi Peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai Awal Reformasi Sistem Peradilan,” (dipresenasikan pada Seminar Sehari Reposisi Lembaga-lembaga Tinggi/Tertinggi Negara, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-Hans Seidel Foundation, Jakarta, 28 Maret 2001, 7. A. Muhammad Asrun, “Penyimpangan Etika Profesi Praktisi Hukum sebagai Celah Menuju Kolusi di Pengadilan,” (dipresentasikan pada acara Debat Publik Realitas Korupsi di 334Monopoli BULOG Pada Masa Orde BaruPengadilan di Jakarta, Judicial Watch-Partnership for Government Reform, UNDP, Perpustakaan Nasional, Jakarta, 23 Agustus 2001).8. A. Muhammad Asrun, “Mengantungkan Keberhasilan Pemberantasan Korupsi pada Penerapan Asas Pembuktian Terbalik dan Partisipasi Pengawasan Publik,” (dipresentasikan pada Panitia Seleksi Hakim Adhoc Pengadilan Tipikor, Jakarta, 24 Mei 2004).Artikel di Media Massa (Dalam dan Luar Negeri)1.A.M. Asrun, “Revolusi Perancis dan Arogansi Kekuasaan,” Media Indonesia, 16 Juli 1989.2.A.M. Asrun, “Dekrit 5 Juli dan Politik Jalan Tengah,” Media Indonesia, 7 Juli 1989.3.A.M. Asrun,” Menuju Profesionalisme Praktisi Hukum,” Pelita, 10 Agustus 1985.4.Andi M. Asrun, “Indonesian chili prices are too hot to handle,” Suratkabar Asia Times, Bangkok, 5 Februari 1996.5.Ong Hock Chuan dan Andi M. Asrun, “Beijing, Jakarta seek satellite cooperation,” Suratkabar Asia Times, Bangkok, 16 Februari 1996.6.Ong Hock Chuan and Andi M. Asrun, “Bapepam bourse role disputed,” Suratkabar Asia Times, Bangkok, 4 Maret 1996.7.Andi M. Asrun, “Indonesia rediscovers Chinese,” Suratkabar Asia Times, Bangkok, 21 Maret 1996.8.Andi M. Asrun, “Dragon hosts Beijing delegates,” Suratkabar Asia Times, Bangkok, 17 April 1996.Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H3359.Andi M. Asrun, “When the going gets tough in Indonesia, Joyoboyo has the answer,” Suratkabar Asia Times, 7 Agustus 1996.10.Paul Bagnell and Andi Asrun, “Indonesian firms manoeuvre to get piece of Bre-X find,” Suratkabar Financial Post, Toronto, 5 Februari 1997.11.Sandra Rubin and Andi Asrun, “Barrick close to losing grip on Busang,” Suratkabar Financial Post, 15 Februari 1991.12.A. Muhammad Asrun, “Timbangan Buku Fungsi Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup,” Majalah Hukum dan Pembangunan edisi Juni 1988, hal. 304-306.13.A. Muhammad Asrun, “Validitas Perjanjian sebagai Parameter Sengketa Wilayah Jepang-Soviet,” edisi Juni 1990, hal. 246-258.14.A. Muhammad Asrun, “Distorsi Pelaksanaan Monopoli Bulog, Studi Kasus Pengadaan Beras dan Tepung Terigu,” Majalah Hukum dan Pembangunan edisi Februari 1999, hal. 20-39. 15.A. Muhammad Asrun, “Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama,” Majalah Hukum dan Pembangunan edisi Juli-September 1999, hal. 300-301.16.Andi Asrun, “Wahid’s Political Fate Hangs in Balance,” Inter Press Service News Agency, New York, 4 Januari 200117.Andi Asrun, “Jobless Flock to Undergroudn Economy,” Inter Press Service News Agency, New York, 24 Januari 2001.18.Andi Asrun, “Students Flex Political Muscle in Streets,” Inter Press Service News Agency, New York, 7 Februari 2001.19.Andi Asrun, “Political Instability Blocks Recovery,” Inter Press Service News Agency, New York, 22 Maret 2001.336Monopoli BULOG Pada Masa Orde Baru20.Andi Asrun, “Wahid’s Dented Credibility Hurts Anti-Corruption Moves,” Inter Press Service News Agency, New York, 13 April 2001.21.Andi Asrun, “Low Wages Spell Poor Public Service,” Inter Press Service News Agency, New York, 23 April 2001.22.Andi Asrun, “People Getting Tired of Instability,” Inter Press Service News Agency, New York, 3 Mei 2001.23.Andi Asrun, “Fuel Price Hikes Force Even Tighter Belts,” Inter Press Service News Agency, New York, 24 Januari 2001.24.Andi Asrun, “Women Bear Burden of Lives as Refugee,” Inter Press Service News Agency, New York, 13 Juli 2001.25.Andi Asrun, “Megawati’s Economic Team Stronger than Political One,” Inter Press Service News Agency, New York, 9 Agustus 2001.26.Andi Asrun, “Military Feels Pinch in Transition to Democracy,” Inter Press Service News Agency, New York, 23 Oktober 2001.27.Andi Asrun, “Local Demand Share from Natural Rights,” Inter Press Service News Agency, New York, 16 Nov 2001.28.Andi Asrun, “Frustrated, Aceh Fighters Seek Foreign Role,” Inter Press Service News Agency, NewYork, 23 Nov2001.29.A. Muhammad Asrun, “Konstitusi sebagai Pilar Demokrasi, “ Surabaya Post, 10 Februari 2001.30.A. Muhammad Asrun, “RUU Pembuktian Terbalik dan Hubungan Eksekutif-Legislatif,” Surabaya Pos,18 April 200131.A. Muhammad Asrun, “Peradilan Soeharto untuk Keadilan Soeharto,” Kompas, 10 Juli 2003.32.A.M. Asrun, “Vonis Bebas Akbar Tanjung, Antitesis Pemberantasan Korupsi,” Kompas, 1 Maret 2004
URL	: