Asmak Ul Hosnah

Judul	:	PERSPEKTIF PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Abstrak	:	Abstrak Pemilihan umum merupakan ciri demokrasi. Martabat negara dipertaruhkan di dalam pemilihan umum. Dalam konteks demikian maka hukum harus memastikan agar pemilihan umum terselenggara sebagaimana mestinya. Hukum pidana turut merawat agar praktik-praktik yang melanggar ketentuan pemilihan umum dapat dijerat sehingga menimbulkan efek jera. Tinggal persoalannya, bagaimana aparat penegak hukum dapat memproses kasus-kasus tindak pidana pemilu secara fair dan berkualitas ditengah keterbatasan waktu yang ada. Selain itu, efek jera dalam hukum pidana harus diperhatikan sehingga di masa depan praktik pelanggaran pidana pemilu dapat diminimalisasi. Kata kunci : pidana, Pemilu, Presiden, demokrasi
Tahun	:	2019	Media Publikasi	:	Jurnal Nasional Blm Akreditasi
Kategori	:	Jurnal	No/Vol/Tahun	:	2 / 3 / 2017
ISSN/ISBN	:	2614-1485,
PTN/S	:	Universitas Pakuan	Program Studi	:	ILMU HUKUM
Bibliography	:	DAFTAR PUSTAKA Afan Gaffar dalam Moh Busyro Muqoddas, Salman Luthan dan Muh. Miftahudin (Penyunting), Politik Pembangunan Hukum Nasional, Yogyakarta: UII Press, 1992. Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Khairul Fahmi, Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 2 Juni 2015. Kuswanto, Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik, Malang: Setara Press, 2016. Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015. Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, Yogyakarta: UII Press, 2005. Veri Junaedi dan Yulianto, Panduan Pemantauan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu 2009, Jakarta: KRHN, 2009. Veri Junaedi dkk, Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014, Jakarta: Perludem, 2014.
URL	: