Repository Universitas Pakuan

Detail Karya Ilmiah Dosen

Sapto Handoyo Djarkasih Putro, Suhermanto

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Electronic Road Pricing Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jalan
Abstrak :

Banyak cara bisa dilakukan untuk mengendalikan volume lalu lintas di kota-kota besar yang ada di Indoneisa, di Jakarta misalnya. Salah satunya adalah penerapan Road Pricing (retribusi lalu lintas) untuk menjawab kerugian ekonomi yang sangat besar akibat kemacetan. Sejauh ini para pengguna kendaraan pribadi yang menyebabkan peningkatan volume lalu lintas sebenarnya belum pernah secara langsung menanggung beban kerugian ekonomi tersebut. Road Pricing berusaha memfasilitasi masalah besarnya subsidi tidak langsung biaya operasional kendaraan pribadi yang ditanggung pemerintah, antara lain: tingginya harga BBM, biaya parkir, dan fasilitas kendaraan pribadi lainnya. Yang terjadi, tingginya subsidi dinikmati oleh pengguna kendaraan pribadi sehingga mereka menggunakan kendaraan secara maksimal, bahkan berlebihan. Road Pricing adalah pengenaan biaya secara langsung terhadap pengguna jalan karena melewati ruas jalan tertentu. 

Tahun : 2015 Media Publikasi : Buku
Kategori : Inovasi No/Vol/Tahun : - / - / 2015
ISSN/ISBN : -
PTN/S : Universitas Pakuan Program Studi : ILMU HUKUM
Bibliography :

DAFTAR PUSTAKA

  1. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

----------. Undang-Undang tentang Jalan. UU Nomor 38 Tahun 2004.

----------.    Undang-Undang tentang Penataan Ruang. UU Nomor 26 Tahun 2007.

----------.    Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI. UU Nomor 29 Tahun 2007.

----------.    Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU Nomor 11 Tahun 2008.

----------.    Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU Nomor 14 Tahun 2008.

----------.    Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU Nomor 22 Tahun 2009

----------.    Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

----------. Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009.

----------.    Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

----------.    Peraturan Pemerintah tentang Angkutan Jalan. PP Nomor 41 Tahun 1993.

----------.    Peraturan Pemerintah tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. PP Nomor 43 Tahun 1993.

----------.    Peraturan Pemerintah tentang Jalan Tol. PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009.

-----------.   Peraturan Pemerintah tentang Jalan. PP Nomor 34 Tahun 2006.

----------.    Peraturan Pemerintah tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. PP Nomor 32 Tahun 2011.

----------.    Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan. PP Nomor 55 Tahun 2012.

----------.    Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Restribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing. PP Nomor 97 Tahun 2012.

 

  1. Buku

Al Marsudi, Subandi. Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2003.

Andrisman, Tri. Buku Ajar Sistem Peradilan. Lampung: Unila Press, 2010.

 

Azhary. Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya. Jakarta: UI Press, 1995.

D. Darumuti, Khrisna. Kekuasaan Diskresi Pemerintah. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2011.

Dwiyanto, Agus. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2005.

Fuady, Munir. Sosiologi Hukum Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

-----------. Teori-teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory). Jakarta: Kencana, 2013.

Jr. Raco. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan. Jakarta: Grasindo, 2010.

Kusumaatmadja, Mochtar dalam Otje Salman dan Eddy Damian,  Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung: Alumni, 2002.

Mohammad, Pulungan, dkk. Raperda dan Naskah Akademik tentang Manajemen Kebutuhan Lalu-lintas Melalui Pengenaan Retribusi Pengendalian Lalu-lintas. Jakarta: Koalisi Warga Untuk Transport Demand Management, 2010.

Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

P. Siahaan, Marihot. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Sholehudin, Umar. Hukum dan Keadilan Masyarakat. Malang: Setara Press, 2011.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Soekanto, Soerjono. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Syaukani. Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik. Yogyakarta: Buku Baik, 2004.

Varma, S.P. Teori Politik Modern; Teori Kekuasaan Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Yani, Ahmad. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Yuti Witanto, Darmoko. Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-perkara Pidana. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

  1. Lain-lain

Anonim. http: //berita trans. com/2014/09/03/ kemenhub- penerapan- erp- perlu- perencanaan-matang. Diakses tanggal 18 Juni 2015.

-----------. http: //berita trans. com/2014/09/03/ kemenhub- penerapan- erp- perlu- perencanaan-matang. Diakses tanggal 18 Juni 2015.

------------. https://www. tumblr. com/search/electronic% 20road%20 pricing. Diakses tanggal 19 Juni 2015.

Damang, Daya Keberlakuan dan Validitas Hukum, tersedia di: http://www.negara hukum. com /hukum/daya- keberlakuan-validitas-hukum.html. Diakses tanggal 25 September 2015.

Data Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2011.

Effendi, Sofian. “Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance”. Makalah dalam Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara PAN, 22 September 2005.

Masduki, Teten. “Implementasi Prinsip Good Governance di Indonesia”. Jurnal Keadilan. Volume 5 Nomor 5, 2002.

M. Hadjon, Philipus. “Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik”, Yuridika, Nomor 6 Tahun IX, November-Desember 1994, hlm. 6.

Ngurah Wairocana, I Gusti. “Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Implementasinya di Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Bali”. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2005.

Susantono, Bambang (Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia). “Electronic Road Pricing (ERP), Salah Satu Solusi Masalah Kemacetan di Kota Jakarta”. Buletin Tata Ruang, Edisi September - Oktober 2008.

 

URL :

 

Document

 
back