Repository Universitas Pakuan

Detail Karya Ilmiah Dosen

Mahipal

Judul : KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEANEKARAMAGAN HAYATI

Abstrak : Keanekaragaman hayati Indonesia merupakan yang terbesar dan terkaya di dunia, akan tetapi keberpihakan pemerintah terhadap sumberdaya masih relatif kurang. Belum berhasilnya pengelolaan keanekaragaman hayati selama ini disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap nilai, rendahnya koordinasi, lemahnya pendekatan metode dan strategi, hanya berfokus pada pengelolaan daerah konservasi, kurangnya konsistensi dan lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan. Oleh Karena itu, perlu pembagian wewenang dan kejelasan jurisdiksi, perlu penyiapan pemantauan dan ketegasan penegakan hukum, penyiapan SDM yang memadai, serta perlunya pelibatan semua pemangku kepentingan dalam upaya pengelolaan keanekaragaman hayati.

Tahun : 2018 Media Publikasi : Jurnal Nasional Blm Akreditasi

Kategori : Jurnal No/Vol/Tahun : 1 / 1 / 2018

ISSN/ISBN : 2623-0453

PTN/S : Universitas Pakuan Program Studi : ILMU HUKUM

Bibliography :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap UU No.31/2004 Tentang Perikanan.

URL : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3424584

Document

back

@official_unpak	@unpak
@unpak	UNPAK TV

Welcome Repository Universitas Pakuan

Student's Achievments

Unggul, Mandiri & Berkarakter

Detail Karya Ilmiah Dosen

Mahipal

Judul	:	KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEANEKARAMAGAN HAYATI
Abstrak	:	Keanekaragaman hayati Indonesia merupakan yang terbesar dan terkaya di dunia, akan tetapi keberpihakan pemerintah terhadap sumberdaya masih relatif kurang. Belum berhasilnya pengelolaan keanekaragaman hayati selama ini disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap nilai, rendahnya koordinasi, lemahnya pendekatan metode dan strategi, hanya berfokus pada pengelolaan daerah konservasi, kurangnya konsistensi dan lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan. Oleh Karena itu, perlu pembagian wewenang dan kejelasan jurisdiksi, perlu penyiapan pemantauan dan ketegasan penegakan hukum, penyiapan SDM yang memadai, serta perlunya pelibatan semua pemangku kepentingan dalam upaya pengelolaan keanekaragaman hayati.
Tahun	:	2018	Media Publikasi	:	Jurnal Nasional Blm Akreditasi
Kategori	:	Jurnal	No/Vol/Tahun	:	1 / 1 / 2018
ISSN/ISBN	:	2623-0453
PTN/S	:	Universitas Pakuan	Program Studi	:	ILMU HUKUM
Bibliography	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap UU No.31/2004 Tentang Perikanan.
URL	:	https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3424584