Repository Universitas Pakuan

Detail Karya Ilmiah Dosen

Nandang Kusnadi

Judul : ANALISIS PENERAPAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA
Abstrak :

ABSTRAK

 

Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  dibentuk  Peradilan  Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai suatu lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah/sengketa administrasi pelaksanaan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang  Nomor 4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (dahulu  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman). Pentingnya keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara ini karena kedudukannya merupakan salah satu tonggak utama dalam mewujudkan Negara adil dan makmur. Dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara akan mengurangi pesimisme masyarakat pencari keadilan terhadap eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara  sebagai lembaga control terhadap pemerintah sekaligus sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Tahun : 2011 Media Publikasi : jurnal nasional blm akreditasi
Kategori : Jurnal No/Vol/Tahun : 1 / 7 / 2011
ISSN/ISBN : 0855936
PTN/S : Universitas Pakuan Program Studi : ILMU HUKUM
Bibliography :

A. Peraturan Perundang-undangan

 

Indonesia.     Undang-Undang Dasar Negara   Republik Indonesia Tahun     1945.

Amandemen Keempat.

 

                     Undang - Undang     tentang   Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU  No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 Jo UU No. 48 Tahun 2009.

 

                   Undang - Undang   tentang  Mahkamah  Agung,  No. 14 Tahun 1985 jo

UU  No. 5 Tahun 2004 jo  UU No. 3 Tahun 2009.

 

                   Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, No. 5 Tahun

1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo  UU No. 51 Tahun 2009,.

URL :

 

Document

 
back