Repository Universitas Pakuan

Detail Karya Ilmiah Dosen

Indarti Komala Dewi

Judul : Fungsi dan Peranan Pemda Dalam Penyelenggaraan Permukiman

Abstrak :
Kesepakatan masyarakat global yang tertuang dalam Agenda Habitat II (Deklarasi Istanbul 1996). mengamanatkan pentingnya penyediaan hunian yang   layak untuk semua Iapis masyarakat, dengan mengedepankan strategi pemberdayaan (enabling strategy ). Setelah lebih dari satu dasawarsa sejak dirumuskannya Agenda Habitat II tersebut, negara Indonesia masih menghadapi tantangan bagaimana mewujudkan hunian yang memadai bagi semua orang dan tantangan dalam mewujudkan permukiman berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Diberlakukannya(UU No 22/1999 tentang Pemerintahan di Daerah, pengembangan permukiman. Pemda dapat berperan dan berfungsi lebih aktif dalam perencanaan dan pembangunan; pengendalian perkembangan dan kualitas permukiman; serta menjaga dan meningkatkan keterpaduan dan keserasian lingkungan permukiman.

Kata Kunci : Pemukiman, Pemda, Pengembangan

Tahun : 2007 Media Publikasi : Jurnal Nasional Blm Akreditasi

Kategori : Jurnal No/Vol/Tahun : 1 / 3 / 2007

ISSN/ISBN : ISSN 1858-0599

PTN/S : Universitas Pakuan Program Studi : PERENCANAAN WILAYAH & KOTA

Bibliography :
Akil,S. 2003. Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten/Kota Bidang Permukiman di    Era Otonomi Daerah, Disampaikan Pada Acara Rakernas " Evaluasi Penyelenggaraan Kewenangan Daerah Di Kawasan Otorita" Jakarta, 9 Desember 2003.

Bandung Institute of Governance Studies [BIGS]. 2005. Studi Dan Advokasi Peningkatan   Sensitivitas Gender Pada Kebijakan Perumahan Dan Anggaran Di Kota Bandung

Witoelar, E., 2001, Key Note Speech Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Pada Acara Seminar Sehari dalam Rangka Dies Natalis ke 40 Universitas Pasundan. Di dalam: Seminar Pengembangan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan di Indonesia, Bandung 17 Pebruari 2001 FTSP·,UNPAS.hlm 1-10.

UNDP, 1996. Publication Series for Habitat II, volume 2.

UN Habitat, 2005, Dunia Hadapi Urbanisasi Kemiskinan, Kompas Selasa 4 Oktober 2005.

Undang Undang Republik No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan di Daerah

URL :

Document

back

@official_unpak	@unpak
@unpak	UNPAK TV

Welcome Repository Universitas Pakuan

Student's Achievments

Unggul, Mandiri & Berkarakter

Detail Karya Ilmiah Dosen

Indarti Komala Dewi

Judul	:	Fungsi dan Peranan Pemda Dalam Penyelenggaraan Permukiman
Abstrak	:	Kesepakatan masyarakat global yang tertuang dalam Agenda Habitat II (Deklarasi Istanbul 1996). mengamanatkan pentingnya penyediaan hunian yang layak untuk semua Iapis masyarakat, dengan mengedepankan strategi pemberdayaan (enabling strategy ). Setelah lebih dari satu dasawarsa sejak dirumuskannya Agenda Habitat II tersebut, negara Indonesia masih menghadapi tantangan bagaimana mewujudkan hunian yang memadai bagi semua orang dan tantangan dalam mewujudkan permukiman berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Diberlakukannya(UU No 22/1999 tentang Pemerintahan di Daerah, pengembangan permukiman. Pemda dapat berperan dan berfungsi lebih aktif dalam perencanaan dan pembangunan; pengendalian perkembangan dan kualitas permukiman; serta menjaga dan meningkatkan keterpaduan dan keserasian lingkungan permukiman. Kata Kunci : Pemukiman, Pemda, Pengembangan
Tahun	:	2007	Media Publikasi	:	Jurnal Nasional Blm Akreditasi
Kategori	:	Jurnal	No/Vol/Tahun	:	1 / 3 / 2007
ISSN/ISBN	:	ISSN 1858-0599
PTN/S	:	Universitas Pakuan	Program Studi	:	PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
Bibliography	:	Akil,S. 2003. Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten/Kota Bidang Permukiman di Era Otonomi Daerah, Disampaikan Pada Acara Rakernas " Evaluasi Penyelenggaraan Kewenangan Daerah Di Kawasan Otorita" Jakarta, 9 Desember 2003. Bandung Institute of Governance Studies [BIGS]. 2005. Studi Dan Advokasi Peningkatan Sensitivitas Gender Pada Kebijakan Perumahan Dan Anggaran Di Kota Bandung Witoelar, E., 2001, Key Note Speech Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Pada Acara Seminar Sehari dalam Rangka Dies Natalis ke 40 Universitas Pasundan. Di dalam: Seminar Pengembangan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan di Indonesia, Bandung 17 Pebruari 2001 FTSP·,UNPAS.hlm 1-10. UNDP, 1996. Publication Series for Habitat II, volume 2. UN Habitat, 2005, Dunia Hadapi Urbanisasi Kemiskinan, Kompas Selasa 4 Oktober 2005. Undang Undang Republik No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan di Daerah
URL	: