Sobar Sukmana,Tuti Susilawati

Judul	:	PERJANJIAN ASEAN DAN CHINA DALAM PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) (Tinjauan terhadap Pasal 2 ayat 1 (a) Konvensi Wina 1986)
Abstrak	:	Subjek hukum internasional adalah pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional. Menurut Martin Dixon ”a body or entity which is capable of possessing and exercising rights and duties under international law. Negara adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional dan memiliki apa yang tidak dimiliki subjek lainnya yaitu sovereignty (kedaulatan). Organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih berisi fungsi, tujuan, kewenangan, asas, struktur organisasi dan memiliki sekretariat tetap. Republik Rakyat China sebagai subjek hukum internasional adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur, memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia (sekitar1,4 milyar jiwa) dan luas daratan 9,59 juta kilometer persegi, merupakan negara ke 3 terbesar didunia. Asean sebagai organisasi internasional regional di Asia Tenggara didirikan berdasarkan deklarasi Bangkok 1967 dan sejak tahun 2007 Asean telah memiliki Piagam Asean (Asean Charter 2007). Asean sebagai organisasi internasional regional merupakan subyek hukum internasional dengan sepuluh negara anggota.
Tahun	:	2022	Media Publikasi	:	Jurnal Nasional Terakreditasi B
Kategori	:	Jurnal	No/Vol/Tahun	:	01 / 08 / 2022
ISSN/ISBN	:	2716-0440
PTN/S	:	Universitas Pakuan	Program Studi	:	ILMU HUKUM
Bibliography	:	A. Perjanjian Internasional Vienna Convention 1986 : On the law of treaties between states and international organizations or between international organizations The Asean Charter (Piagam Asean) 2007 Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Asean and People’s Republic of China 2002. Protocol to amend Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People’s Republic of China, 2003. Second Protocol to amend Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Asean and People’s Republic of China, 2006 Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Undang-undang No.24 tahun 2000, tentang Perjanjian Internasional. Keputusan Presiden No.48 tahun tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004. C. Buku Referensi Kusumaaatmadja, Mochtar dan Etty R.Agoes, Pengantar Hukum Internasioal. (Bandung: PT.Alumni,2003). Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2014). Suryokusumo, Kusumo, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, cetakan pertama (Jakarta, PT Tatanusa, 2007). Dumoli Agusman, Damos Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktek di Indonesia, cetakan kedua (Bandung, PT.Refika Aditama 2014. Sukmana, Sobar, Harmonisasi Hukum Negara-negara Asean dalam Kawasan Perdagangan Bebas Asean, (Tesis :FH Unpak 2014) Mauna, Boer, Hukum Internasional, pengertian, peranan dan fungsi dalam era dinamika global.(Bandung:PT.Alumni 2011). D. Lainnya Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (kemendag.go.id), diunduh, 3 Januari 2022 Implikasi ACFTA terhadap Perekonomian Indonesia | Nin Yasmine Lisasih S.H., M.H. diunduh tanggal, 3 Januari 2022 https://anannur.wordpress.com/2010/07/08/pendidikan-di-cina, diunduh tanggal 3 Januari 2022. https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi, diunduh tanggal 3 Januari 2022
URL	: