Nizar Kamil, Patar Simamora

Judul	:	Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Apartemen (Studi Kasus di Kota Bogor)
Abstrak	:	1.1 Latar Belakang Kota Bogor merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, berada di sebelah selatan Ibukota Jakarta. Kota berlambangkan kujang ini identik dengan julukan Kota Hujan, dan merupakan suatu wilayah yang secara fisik berbentuk “Kota Dalam Taman”. Kebun Raya Bogor (Botanical Garden) adalah salah satu icon kota yang terkenal dalam dunia pariwisata ataupun ilmiah. Kedudukan topografis kota seluas 11.850 Ha ini yang berada di tengah wilayah Kabupaten Bogor, serta lokasinya yang dekat dengan ibukota negara merupakan potensi yang strategis untuk perkembangan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi. Didukung pula dengan kedudukan Bogor di antara jalur tujuan Puncak / Cianjur yang menambah potensi strategis bagi pertumbuhan berbagai sektor. Menurut Badan Pusat Statistik, Kota Bogor memiliki tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 4% per tahun, dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 1.030.720 jiwa (BPS Kota Bogor 2015). Dengan tingginya kegiatan di sektor ekonomi dan jasa, serta didukung keterkaitan posisi Kota Bogor sebagai penyangga ibukota Jakarta, berdampak pada meningkatnya mobilitas penduduk Kota Bogor, baik secara internal maupun eksternal. Meningkatnya aktivitas, mobilitas dan pertumbuhan penduduk, banyaknya pembangunan yang menyebabkan semakin sempitnya lahan dan menjadikan harga tanah bertambah mahal, serta didukung perilaku masyarakat modern yang cenderung bersifat efisiensi, efektif dan estetis, mengakibatkan adanya kebutuhan akan suatu hunian tempat tinggal yang dapat mengakomodir tuntutan tersebut.
Tahun	:	2018	Media Publikasi	:	Jurnal Nasional Blm Akreditasi
Kategori	:	Jurnal	No/Vol/Tahun	:	0 / 0 / 2018
ISSN/ISBN	:	0
PTN/S	:	Universitas Pakuan	Program Studi	:	AKUNTANSI
Bibliography	:	DAFTAR PUSTAKA De Chiara, Joseph. 2001. Time Saver Standards for Building Type. Mc Graw Hill Erly Suandy, 2005, Hukum Pajak, Edisi Ketiga, Jakarta : Salemba Empat Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah. Peraturan daerah kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan nilai jual Objek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak bumi dan bangunan. Shim, Jae K., Joel G. Siegel, Stephen Hartman, 1996, Dictionary of Real Estate, John Wiley. Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah sebagaiman terakhir diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Valentina Sri dan Aji Suryo, 2006, Perpajakan Indonesia, Jakarta : Salemba Empat W. Gulo, 2002, Metodologi Penelitian, Jakarta: Gramedia Widiasarana.
URL	:	-